FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI POLRI

Article Index
AD/ART FKPPI
Page 2
All Pages

Lampiran I : Keputusan Musyawarah Nasional VII FKPPI – 2003
Nomor : Skep-04/MUNAS VII/FKPPI/X/2003
Tanggal : 14 Oktober 2003.


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR DAN SADAR SEPENUHNYA AKAN TANGGUNG JAWAB KAMI SEBAGAI PUTRA PUTRI BANGSA INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL .

BAHWA KAMI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG LAHIR DARI PATRIOT-PATRIOT BANGSA INDONESIA SADAR AKAN FUNGSINYA SEBAGAI GENERASI PENERUS BERKEWAJIBAN MELANJUTKAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.

BAHWA DENGAN INI KAMI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI MEMBENTUK SUATU ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERNAMA FORUM KOMUNIKAKSI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG DISINGKAT FKPPI.

BAHWA UNTUK MAKSUD DAN TUJUAN TERSEBUT DIATAS, DEMI TERTIB DAN TERATURNYA MEKANISME ORGANISASI, MAKA DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BERIKUT :

1. ORGANISASI INI BERNAMA : FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DISINGKAT FKPPI.
2. FKPPI BERDIRI PADA TANGGAL 12 SEPETEMBER 1978 DI JAKARTA DAN DIKEMBANGKAN MENJADI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1995, UNTUK WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN.
3. PUSAT ORGANISASI FKPPI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MANDIRI, PROFESIONAL MENDUKUNG CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KESEJARAHAN DAN EMOSIONAL DENGAN PEPABRI, GENERASI MUDA FKPPI DAN DIBAWAH PEMBINAAN TNI-POLRI.


KEDAULATAN TERTINGGI ORGANISIASI ADA PADA ANGGOTA DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL.


FKPPI BERAZASKAN PANCASILA.

1. FKPPI ADALAH SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN BANGSA.
2. FKPPI ADALAH ORGANISIASI KEMASYARAKATAN YANG BERSIFAT INDEPENDEN.
3. FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERANGGOTAKAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI.

LANDASAN JUANG FKPPI ADALAH :

• SEMANGAT SUMPAH PEMUDA.
• SEMANGAT JUANG 45
• SEMANGAT SAPTA MARGA
• SEMANGAT TRI BRATA

PEDOMAN JUANG FKPPI ADALAH

• IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut IKRAR FKPPI).
• TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI (yang disebut TEKAD FKPPI).
• GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (yang disebut GERAK JUANG FKPPI).
• MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut MOTIVASI JUANG FKPPI.

1. FKPPI BERTUJUAN MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN SEMANGAT PENGABDIAN KEPADA ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN CINTA TANAH AIR.
2. FKPPI BERTUJUAN MENGEMBANGKAN DAN MENDAYAGUNAKAN POTENSI YANG DIMILIKI PUTRA PUTR PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI SEHINGGA TERBENTUK CIPTA DAN KARYA DALAM SEMANGAT KEBERSAMAAN YANG DIABADIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

1. FKPPI SEBAGAI ORGANISASI BERFUNGSI MENJEMBATANI BERBAGAI LATAR BELAKANG SOSIAL SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJALIN KERJA SAMA YANG BERSIFAT KEKERABATAN DARI SUMBER YANG SAMA SECARA SERASI, SEIMBANG DAN SELARAS SEHINGGA TERCAPAI CITA-CITA BERSAMA.
2. FKPPI BERFUNGSI SEBAGAI DINAMISATOR, MEDIATOR, STABILISATOR, KATALISATOR DAN KOMUNIKATOR DALAM KEPENTINGAN POLITIK BANGSA.

UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIMAKSUD PASAL 8, FKPPI MENITIK BERATKAN PERANAN PADA :

1. MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA SEBAGAI WUJUD PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
2. MENINGKATKAN DAN MEMPERTEBAL SEMANGAT PENGABDIAN DEMI MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MENERUSKAN PEMBAHARUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.
3. MENDORONG TERCIPTANYA PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI USAHA BERSAMA YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN, PEMERATAAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
4. MENGEMBANGKAN TATANAN SOSIAL EKONOMI YANG MANDIRI SEBAGAI USAHA BERSAMA SERTA MENDORONG KEMITRAAN USAHA YANG DIABADIKAN SEPENUHNYA UNTUK KESEJAHTERAAN PUTRA PUTRI PUTNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM LINGKUP KELUARGA BESAR FKPPI.
5. MENDORONG, MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN SERTA PELATIHAN KETENAGA-KERJAAN, SEHINGGA TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL, PROFESIONAL DAN PRODUKTIF GUNA IKUT SERTA DALAM MENGISI PEMBANGUNAN NASIONAL.
   
   • MENINGKATKAN KUALITAS ANGGOTA UNTUK MENJADI KADER YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN.
6. MENJALIN KERJASAMA DAN MENCIPTAKAN SUASANA KEKELUARGAAN DENGAN SESAMA POTENSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA.

1. SISTEM KEANGGOTAAN FKPPI ADALAH STELSEL AKTIF.
2. ANGGOTA FKPPI TERDIRI DARI
   
   • ANGGOTA BIASA
   • ANGGOTA LUAR BIASA
   • ANGGOTA KEHORMATAN.
3. KADER FKPPI ADALAH ANGGOTA YANG TELAH MELALUI PROSES KADERISASI.
4. KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DAN KADER DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

1. DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT BERADA PADA SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN.
2. PENGURUS PUSAT FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR PENGURUS DAERAH DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA INDONESIA.
3. PENGURUS DAERAH FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR PENGURUS CABANG DAN BERKEDUDUKAN DIIBUKOTA PROVINSI.
4. PENGURUS CABANG FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR ANGGOTA DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN/ KOTAMADYA/KOTA ADMINISTRATIF.
5. MEKANISME SUSUNAN ORGANISASI DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

1. KEPENGURUSAN FKPPI DI TINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
2. KEPENGURUSAN FKPPI DITINGKAT DAERAH/PROVINSI DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH DAERAH ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
3. KEPENGURUSAN DITINGKAT CABANG/KABUPATEN/KOTA DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH CABANG ATAU MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA YANGDIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
4. SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS AKAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

1. BADAN-BADAN TERDIRI DARI :
   
   • LEMBAGA;
   • KOPERASI;
   • YAYASAN.
2. PENJELASAN DAN KETENTUAN MENGENAI BADAN-BADAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

PERMUSYAWARATAN FKPPI TERDIRI DARI ;

• MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)
• MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)
• MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)
• MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA (MUSDALUB)
• MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)
• MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA (MUSCABLUB)

1. RAPAT-RAPAT TERDIRI DARI : RAPAT PIMPINAN, RAPAT KERJA, RAPAT PENGURUS DAN RAPAT DEWAN PENASEHAT.
2. URAIAN SEPERTI TERSEBUT PADA AYAT (1) DIATAS, DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

1. KEUANGAN ORGANISASI DIPEROLEH DARI :
   
   • IURAN ANGGOTA
   • USAHA YANG SAH
   • BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT.
2. PENGATURAN KEUANGAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

1. ATRIBUT ORGANISASI TERDIRI DARI :
   
   • LAMBANG FKPPI
   • LAMBANG KELUARGA BESAR FKPPI
   • PANJI/PATAKA
   • HYMNE DAN MARS
   • BENDERA
   • SERAGAM ANGGOTA DAN KELENGKAPANNYA.
2. BENTUK, MAKNA, ARTI DAN UKURAN LAMBANG FKPPI SERTA TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAN ATRIBUT LAINNYA DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

1. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAPAT DILAKUKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DILAKUKAN KHUSUS UNTUK ITU.
2. DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA OLEH 2/3 DARI PENGURUS DAERAH DAN 2/3 PENGURUS CABANG.
3. KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.

1. FKPPI HANYA DAPAT DIBUBARKAN DENGAN MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
2. DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA ¾ DARI PENGURUS DAERAH DAN ¾ PENGURUS CABANG.
3. KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.

ANGGARAN RUMAH TANGGA TIDAK BOLEH MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN BUNYI DAN JIWA ANGGARAN DASAR.


ANGGARAN DASAR INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.


Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 14 Oktober 2003